Desa Kuala Dendang Gelar Musyawarah RKPDesa 2026, Bahas Efisiensi Anggaran dan Skala Prioritas
Lensabrita.com Dendang Tanjung Jabung Timur, – Pemerintah Desa (Pemdes ) Kuala Dendang, Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur menggelar Musyawarah Desa (Musdes) untuk pembahasan dan penetapan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun Anggaran 2026.
Kegiatan yang berlangsung di Gedung Serbaguna Desa dihadiri oleh Camat yang diwakili perwakilan dari Pemerintah Kecamatan Dendang,BKTM, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Pendamping Lokal Desa (PLD) Hasbi, BPD, perangkat dusun, RT, tokoh masyarakat, serta sejumlah undangan lainnya.
Kades Kuala Dendang Abdul Samadsyam dalam sambutannya menyampaikan bahwa RKPDesa 2026 disusun dengan prinsip efisiensi anggaran diarahkan untuk memperkuat ketahanan pangan desa dan melanjutkan pembangunan fisik yang telah direncanakan sebelumnya.

“Pembangunan desa tetap berjalan dengan semangat gotong royong,Efisiensi ini bukan pengurangan semangat melainkan penyesuaian agar program lebih tepat sasaran,”ujar.Kades.
Kades juga menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam menentukan arah pembangunan desa.

” Kegiatan ini adalah wadah kita bersama untuk menyalurkan aspirasi dan kebutuhan riil masyarakat. Mari kita susun program yang benar-benar bermanfaat dan mampu meningkatkan kesejahteraan warga Desa Kuala Dendang,” Harapnya.
Dan dari hasil musyawarah, disepakati sejumlah program prioritas desa tahun 2026, di antaranya:
1. Peningkatan Jalan (Turap Jalan dan Timbunan Jalan Rabat Beton) 2,5 × 61 M di RT 03 Dusun Indah
2. Peningkatan Jalan (Turap, Pelebaran Jalan dan Timbunan) 1,3 × 208 M di RT 04 Dusun Indah
3. Pengecoran Jalan dan Pemasangan Kobleok 3,6 × 227 M di RT 03 Dusun Makmur
4. Pelebaran Jalan, Turap dan Timbunan 2,5 × 227 M di RT 03 Dusun Makmur
5. Ketahanan Pangan 20%
6. Dukungan Koperasi Merah Putih (Kopdes) 30%.
7. Operasional Pemerintah Desa 3%.
8. Program Penanganan Stunting.
9. Bantuan Langsung Tunai (BLT).
10. Desa Digital.
11. Pemberdayaan PKK.
12. Ketangguhan Desa.
13. Tanggap Bencana.
Musyawarah ini menjadi bagian dari upaya bersama dalam memastikan pembangunan desa berjalan transparan, berkelanjutan, dan melibatkan partisipasi seluruh elemen masyarakat.

