Lensabrita.com |Jakarta – Komitmen Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat kembali ditegaskan melalui langkah proaktif Bupati Dillah Hikmah Sari. Bersama jajaran perangkat daerah, Bupati Dillah melakukan audiensi langsung dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia, Maruarar Sirait, di Kantor Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Jakarta, Senin (23/02/2026).
Pertemuan tersebut menjadi bagian dari strategi jemput bola yang dilakukan pemerintah daerah guna memastikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur memperoleh porsi optimal dalam berbagai program nasional di sektor perumahan dan permukiman.
Dalam kesempatan itu, Bupati Dillah memaparkan kondisi riil permukiman di wilayahnya, sekaligus menyampaikan harapan agar sejumlah program prioritas Kementerian PKP dapat diperluas implementasinya di Tanjab Timur. Program tersebut meliputi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah, penataan kawasan kumuh, hingga penyediaan rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
“Masih banyak warga kami yang membutuhkan dukungan program perumahan layak. Kami berharap intervensi pusat bisa hadir lebih luas dan merata di Tanjung Jabung Timur,” ujar Dillah.
Berdasarkan data pemerintah daerah, saat ini terdapat sekitar 3.741 unit rumah tidak layak huni yang tersebar di 93 desa dan kelurahan. Kondisi ini turut berkontribusi terhadap munculnya kawasan kumuh, khususnya di lima kecamatan yang menjadi prioritas penanganan.
Meski berbagai program terpadu telah dijalankan—mulai dari bedah rumah, peningkatan sanitasi, pengelolaan sampah, hingga perbaikan infrastruktur lingkungan—namun upaya tersebut dinilai belum sepenuhnya mampu menjawab persoalan permukiman secara komprehensif.
“Penanganan kawasan kumuh erat kaitannya dengan pengentasan kemiskinan. Karena itu, kami sangat membutuhkan dukungan kementerian agar proses ini bisa dipercepat dan hasilnya lebih berdampak,” tegasnya.
Menanggapi paparan tersebut, Menteri PKP Maruarar Sirait mengapresiasi langkah aktif pemerintah daerah yang membangun komunikasi langsung dengan pemerintah pusat. Ia menegaskan bahwa keberhasilan program perumahan sangat bergantung pada sinergi dan kolaborasi antara pusat dan daerah.
Menurut Ara, penanganan kawasan kumuh ke depan tidak bisa dilakukan secara parsial. Diperlukan pendekatan terintegrasi yang mencakup pembangunan rumah, infrastruktur dasar, penataan lingkungan, serta penguatan aspek sosial dan ekonomi masyarakat.
“Penanganan kemiskinan dan kawasan kumuh harus dilakukan secara kolaboratif dan terintegrasi. Tidak bisa dikerjakan sendiri-sendiri,” ujar Menteri PKP.
Ia juga menekankan pentingnya kesiapan daerah, mulai dari akurasi data, kesiapan lahan, hingga perencanaan kawasan yang matang sebagai prasyarat keberhasilan program.
Langkah koordinatif yang ditempuh Bupati Dillah ini dinilai membuka peluang besar bagi Tanjung Jabung Timur untuk masuk dalam skema prioritas nasional sektor perumahan. Terlebih, kebijakan Kementerian PKP saat ini mendorong sinergi konkret dengan daerah yang memiliki komitmen kuat terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Dengan komunikasi yang terus terbangun dan kolaborasi yang berkelanjutan, harapan ribuan warga Tanjung Jabung Timur untuk memiliki hunian yang layak, sehat, dan aman kian mendekati kenyataan. (Red)
Bupati Dillah Jemput Bola ke Pusat, Perjuangkan Program Rumah Rakyat untuk Tanjab Timur
